BOJONEGORO||LintangNusantara– Sebanyak 30 pejabat administrator atau eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro ditantang tidak sekadar menjadi pelaksana birokrasi, tetapi mampu tampil sebagai penggerak perubahan di lingkungan kerja masing-masing.
Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah saat menutup Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III di Ruang Angling Dharma Lantai 2 Pemkab Bojonegoro, Jumat (11/9/2026).
Dalam kesempatan itu, Nurul Azizah menegaskan bahwa peningkatan kompetensi aparatur dan pengembangan jenjang karier bukan hanya persoalan administratif. Lebih jauh, proses tersebut menjadi bagian dari persiapan aparatur untuk mengemban tanggung jawab serta amanah yang lebih besar.
Menurutnya, seorang pemimpin dituntut mampu mengendalikan diri, terutama ketika harus mengambil keputusan. Pertimbangan yang matang harus lebih dominan daripada emosi.
“Ketika mengambil keputusan, emosionalnya harus dikesampingkan. Temperamen boleh ada, tetapi ketika keputusan itu dilakukan, jangan sampai emosi yang mengendalikan. Yang dibutuhkan adalah sehat jiwa dan sehat pikir,” ujar Nurul Azizah.
Ia juga mendorong para pejabat peserta PKA agar bekerja dengan semangat dan hati. Sebab, birokrasi tidak boleh terjebak dalam rutinitas administratif semata.
Pejabat pemerintah harus mampu membaca persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus menghadirkan solusi yang bisa dirasakan secara nyata.
Nurul Azizah turut menekankan pentingnya data dalam setiap proses pemerintahan. Menurutnya, kebijakan yang tepat membutuhkan dukungan data yang akurat sehingga keputusan yang diambil tidak sekadar berdasarkan asumsi.
Kepekaan sosial juga menjadi perhatian. Aparatur dituntut tidak hanya bekerja di balik meja, tetapi memahami kondisi masyarakat secara langsung, termasuk persoalan kebutuhan dasar seperti akses terhadap air bersih.
“Pemerintah harus mampu melihat persoalan secara langsung,” pesan tersebut menjadi bagian penting dari tantangan kepemimpinan aparatur di tengah kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Pengajaran dan Kompetensi BPSDM Provinsi Jawa Timur Heru Chaerussalaeh yang mewakili Kepala BPSDM Jatim menegaskan bahwa ujian sesungguhnya bagi peserta PKA justru dimulai setelah pelatihan berakhir.
Menurutnya, kompetensi, inovasi, dan aksi perubahan yang telah dirancang selama pelatihan harus diterapkan di masing-masing organisasi perangkat daerah. Jangan sampai seluruh gagasan hanya berhenti sebagai persyaratan menyelesaikan pendidikan kepemimpinan.
“Pelatihan kepemimpinan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan perjalanan transformasi diri. Bapak-Ibu telah dibekali kompetensi kepemimpinan untuk menjalankan peran sebagai penggerak perubahan di unit kerja masing-masing,” jelasnya.
Heru menambahkan, perkembangan teknologi digital, meningkatnya ekspektasi masyarakat, serta tuntutan efisiensi birokrasi membuat tantangan pemerintahan semakin kompleks.
Karena itu, pejabat administrator dituntut memiliki kemampuan beradaptasi, membangun kolaborasi, sekaligus berani mendorong perubahan di unit kerjanya.
Dengan berakhirnya PKA Angkatan III, 30 pejabat administrator tersebut kini dihadapkan pada tantangan yang lebih besar: membuktikan bahwa ilmu dan aksi perubahan yang diperoleh selama pelatihan benar-benar mampu menghasilkan perbaikan pelayanan dan kinerja pemerintahan di Kabupaten Bojonegoro.
