JAKARTA||LintangNusantara.id – Kasus dugaan keracunan massal yang dialami ratusan santri dan pelajar di Sidoarjo menjadi perhatian serius terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Peristiwa tersebut dinilai tidak hanya berkaitan dengan kualitas makanan, tetapi juga menyangkut sistem pengawasan terhadap seluruh rantai penyediaan makanan.
Sorotan terutama diarahkan pada efektivitas pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), vendor penyedia bahan pangan, hingga proses distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Pengamat Swarna Dwipa Institute sekaligus Aktivis ’98, Lutfi Nasution atau yang akrab disapa Lunas, mengatakan insiden di Sidoarjo semestinya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG.
Menurutnya, pembenahan tidak cukup hanya dilakukan pada struktur maupun jajaran pimpinan. Sistem operasional di lapangan juga harus menjadi perhatian utama.
“Pergantian pejabat di tingkat atas ibarat mengganti nakhoda, tapi jika awak kapal dan mesin di bawahnya tetap karatan dan keropos, kapal pasti akan tetap menabrak karang. Kasus di Sidoarjo ini membuktikan bahwa reformasi birokrasi dan pengawasan di BGN belum menyentuh akar rumput,” ujar Lutfi saat dihubungi, Minggu (6/9/2026).
Lutfi meminta penyebab dugaan keracunan ditelusuri secara objektif dan menyeluruh. Ia menyebut sejumlah faktor teknis yang perlu diperiksa, mulai dari proses penyimpanan bahan makanan, pengendalian suhu, kebersihan pekerja, pengolahan hingga distribusi makanan.
Menurutnya, tingginya jumlah porsi yang harus diproduksi setiap hari juga menjadi tantangan tersendiri. Target produksi yang besar harus diikuti sistem pengawasan dan standar keamanan pangan yang ketat.
Ia mengingatkan agar penyelidikan tidak berhenti hanya pada dugaan kelalaian manusia atau human error. Seluruh mata rantai penyediaan makanan perlu diperiksa untuk mengetahui penyebab sebenarnya.
Lutfi juga menyoroti potensi celah penyimpangan dalam program berskala besar yang membutuhkan anggaran serta pasokan bahan pangan dalam jumlah tinggi.
“Kita tidak boleh naif. Ketika proyek sosial dan anggaran sebesar ini digulirkan dengan target jutaan porsi per hari, selalu ada celah bagi oknum vendor atau mafia pangan lokal untuk memangkas kualitas demi margin keuntungan yang lebih besar,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa setiap dugaan penggunaan bahan pangan yang tidak memenuhi standar harus dibuktikan melalui pemeriksaan serta audit yang transparan sebelum ditarik menjadi sebuah kesimpulan.
Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Lutfi mendorong pemerintah bersama BGN melakukan sejumlah langkah konkret.
Pertama, melakukan audit secara menyeluruh terhadap dapur SPPG dan vendor penyedia MBG. Audit tidak hanya memeriksa makanan yang telah diproduksi, tetapi juga asal bahan baku, penyimpanan, proses pengolahan, distribusi serta kepatuhan terhadap standar keamanan pangan.
Kedua, sistem pengawasan perlu melibatkan lebih banyak pihak, termasuk sekolah, komite sekolah, orang tua, puskesmas dan masyarakat. Keterlibatan tersebut dinilai dapat memperkuat pengawasan di tingkat penerima manfaat.
Ketiga, standar sertifikasi serta kelayakan dapur SPPG perlu diperketat. Pemeriksaan sanitasi, higienitas, fasilitas penyimpanan dan proses produksi harus dilakukan secara berkala dengan indikator yang jelas.
Keempat, pemerintah dinilai dapat memperkuat peran UMKM dan pemasok pangan lokal yang telah melalui proses verifikasi. Rantai distribusi yang lebih dekat dengan penerima manfaat dinilai berpotensi memudahkan pengawasan kualitas dan kesegaran bahan pangan sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.
Lutfi menegaskan bahwa program MBG memiliki tujuan strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem secara menyeluruh.
“Program MBG adalah niat mulia Presiden untuk investasi sumber daya manusia masa depan. Jangan sampai niat baik ini dikotori oleh kelalaian birokrasi atau keserakahan segelintir oknum penyedia makanan,” pungkasnya.
Kasus dugaan keracunan di Sidoarjo menjadi pengingat bahwa keberhasilan program MBG tidak semata-mata diukur dari jumlah makanan yang dapat disalurkan. Aspek keamanan, kualitas gizi, kebersihan, serta keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaannya.
(Hidayat)
