JAKARTA||LintangNusantara.id – Asosiasi Usaha Kecil, Mikro, dan Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Merah Putih mulai melakukan langkah cepat untuk memperkuat struktur organisasi setelah perubahan nama dan perluasan cakupan keanggotaan yang diputuskan dalam Musyawarah Nasional (Munas) VI.
Perubahan dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) menjadi APKLI Merah Putih sekaligus memperluas ruang gerak organisasi hingga sektor hulu, seperti petani, nelayan, pelaku home industry, serta pelaku usaha kecil dan mikro lainnya.
Ketua Umum/Formateur Terpilih DPP APKLI Merah Putih periode 2026-2031, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed., mengatakan perubahan tersebut membawa konsekuensi terhadap tata kelola administrasi dan kelembagaan organisasi.
Hal itu disampaikan Ali Mahsun di Jakarta, Minggu (30/8/2026).
Menurutnya, seluruh perangkat administrasi dan legalitas kepengurusan sebelumnya perlu disesuaikan dengan struktur organisasi yang baru. Penataan tersebut mencakup kepengurusan tingkat DPW provinsi, DPD kabupaten/kota, DPC kecamatan hingga pimpinan paguyuban di berbagai daerah.
“Momentum is gold. Momentum itu emas dan tidak akan datang untuk kedua kalinya,” ujar Ali Mahsun.
Ia menegaskan, konsolidasi organisasi menjadi prioritas agar APKLI Merah Putih memiliki sumber daya manusia yang profesional serta mampu mengoptimalkan potensi ekonomi rakyat.
Ali Mahsun menyebut pengalaman selama 15 tahun memimpin organisasi menjadi salah satu dasar dalam melakukan pembenahan kelembagaan. Menurutnya, kekuatan ekonomi rakyat, khususnya sektor PKL dan UMKM, memiliki potensi besar apabila dikelola dengan tata kelola yang baik.
Karena itu, pihaknya akan segera menerbitkan SK kepengurusan caretaker untuk DPW provinsi dan DPD kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Selanjutnya, rapat formatur akan digelar untuk menetapkan kepengurusan DPP APKLI Merah Putih periode 2026-2031.
Kepengurusan tersebut juga akan segera diproses untuk didaftarkan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Ali Mahsun menjelaskan, amanah Munas VI APKLI-P 2026 menjadi pijakan baru organisasi untuk mendorong penguatan ekonomi rakyat sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
APKLI Merah Putih, kata dia, akan menerapkan strategi dan manajemen berbasis target waktu dalam menghadapi momentum bonus demografi Indonesia yang diproyeksikan mencapai puncaknya pada 2030.
Salah satu agenda utama adalah mengawal dan menyukseskan lima program unggulan Presiden Prabowo, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Koperasi Nasional Merah Putih (KNMP), Sekolah Rakyat, serta program pembangunan 3 juta rumah rakyat.
Selain itu, APKLI Merah Putih berencana membentuk tim khusus untuk mempercepat pembentukan Badan Perekonomian UMKM RI, program Modal Usaha Produktif dan Pendampingan (MUPP), serta Yayasan Dana Sosial PKL UKM Indonesia.
Organisasi juga menargetkan penyelesaian big data PKL dan UKM Indonesia pada semester I 2028. Data tersebut diharapkan dapat menjadi basis dalam pemetaan sekaligus penguatan kebijakan ekonomi kerakyatan.
Sementara itu, pelantikan DPP APKLI Merah Putih periode 2026-2031 direncanakan berlangsung di Jakarta pada September-Oktober 2026.
Untuk agenda berikutnya, Rakernas I dijadwalkan pada Januari 2027 bersamaan dengan puncak Harlah ke-34 APKLI Merah Putih. Sedangkan Rapimnas I direncanakan digelar pada Juni 2027.
Ali Mahsun menegaskan, seluruh agenda tersebut diarahkan untuk memperkuat organisasi sekaligus memperbesar peran APKLI Merah Putih dalam mendorong kemandirian dan pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil, mikro, serta pedagang kaki lima di seluruh Indonesia.
: Najib
