BLORA, Lintangnusantara.id – Pemerintah Kabupaten Blora terus mendorong penguatan program perhutanan sosial sebagai salah satu pilar ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui dukungan program Corporate Social Responsibility (CSR), sekitar 4.000 petani hutan di Kabupaten Blora akan menerima berbagai bantuan, termasuk bibit ternak dan pengembangan agroforestri.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, saat menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kelompok Tani Hutan (KTH) Masjid Baitur Mulyo di Kecamatan Sambong, Selasa (4/8/2026).
Dalam sambutannya, Sri Setyorini mengapresiasi para petani hutan sosial yang selama ini konsisten mengelola kawasan hutan secara produktif dan tetap menjaga kelestariannya.
“Blora memiliki potensi luar biasa karena sekitar 60 persen wilayahnya merupakan kawasan hutan. Potensi tersebut harus dimanfaatkan secara optimal tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan,” ujarnya.
Ia juga mendorong para anggota KTH untuk tidak hanya mengandalkan budidaya jagung, tetapi mulai mengembangkan usaha peternakan ayam petelur maupun budidaya ikan lele sebagai sumber pendapatan tambahan.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Blora akan berupaya menggandeng perusahaan melalui program CSR guna menyediakan bantuan bibit lele, ayam petelur, maupun kebutuhan pendukung lainnya.
“Saya berharap setiap rumah nantinya dapat memelihara sekitar 50 ekor ayam petelur sehingga mampu menambah penghasilan keluarga,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora, Lanova Candra, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengupayakan program CSR dari Pupuk Indonesia yang mencakup lahan sekitar 2.000 hektare. Program tersebut telah melalui proses verifikasi teknis di 11 desa yang berada dalam tiga Kelompok Tani Hutan.
Program tersebut dijadwalkan mulai diluncurkan pada September 2026 dengan sasaran sekitar 4.000 petani hutan sebagai penerima manfaat.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat pengembangan agroforestri sekaligus mengembalikan fungsi kawasan hutan menjadi lebih baik,” ujarnya.
Penyuluh Pendamping KTH Masjid Baitur Mulyo, Agung Wibowo, menjelaskan bahwa pendampingan terus dilakukan agar kawasan perhutanan sosial tetap lestari sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Menurutnya, selain tetap menanam jagung, para petani mulai diarahkan menanam berbagai jenis tanaman buah sebagai investasi jangka panjang.
Ia juga mengingatkan agar limbah batang jagung tidak dibakar setelah panen karena dapat mengganggu pertumbuhan tanaman buah yang telah ditanam.
Saat ini, KTH Masjid Baitur Mulyo dipercaya mengelola kawasan perhutanan sosial seluas 759 hektare dengan izin pengelolaan selama 35 tahun. Tahun ini, kelompok tersebut mengusulkan penanaman tanaman buah di lahan seluas 50 hektare sebagai bagian dari pengembangan kawasan.
Ketua KTH Masjid Baitur Mulyo, Sutrisno, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah dan seluruh pihak terhadap pengembangan perhutanan sosial. Ia berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat demi mewujudkan hutan yang lestari sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Balai Perhutanan Sosial Yogyakarta, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I Jawa Tengah, KPH Cepu, Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora, Forkopimcam Sambong, para kepala desa, Ketua KTH se-Kabupaten Blora, serta perwakilan KTH dari Grobogan, Rembang, dan Bojonegoro.
(Tim BB)
