LINTANGNUSANTARA.ID – Maraknya unggahan video dan pemberitaan di media sosial mengenai dugaan persoalan proyek pemerintah, pembangunan sekolah, hingga pekerjaan infrastruktur di desa memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Di satu sisi, pemberitaan tersebut dinilai sebagai bentuk kontrol sosial. Namun, di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai profesionalisme wartawan dalam mengungkap dugaan penyimpangan dan menyampaikan informasi kepada publik.
Fungsi pers sebagai kontrol sosial merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Wartawan berhak melakukan investigasi, meminta keterangan, serta mengungkap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Namun, fungsi tersebut harus dijalankan berdasarkan fakta, verifikasi, dan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait. Proyek yang sedang dikerjakan tidak seharusnya langsung dinyatakan bermasalah hanya berdasarkan pengamatan sepintas atau penilaian pribadi tanpa dukungan data yang memadai.
Persoalan muncul ketika seorang wartawan menyatakan suatu pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis. Pertanyaan mendasarnya adalah apa dasar kesimpulan tersebut? Apakah sudah didukung dokumen, hasil pemeriksaan, atau keterangan tenaga ahli yang kompeten? Begitu pula mengenai permintaan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang perlu ditempatkan dalam konteks kepentingan jurnalistik dan ketentuan keterbukaan informasi. Wartawan berhak mencari informasi, tetapi penilaian teknis dan kesimpulan tentang dugaan penyimpangan harus disampaikan secara hati-hati serta tidak melampaui fakta yang tersedia.
Kartu pers juga bukan satu-satunya ukuran profesionalisme seorang wartawan. Kompetensi, integritas, kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik, serta tanggung jawab atas informasi yang dipublikasikan menjadi tolok ukur yang lebih mendasar. Masyarakat pun dapat menilai kredibilitas sebuah media melalui kejelasan perusahaan pers, struktur redaksi, konsistensi pemberitaan, keberimbangan informasi, dan rekam jejaknya. Standar perusahaan pers, termasuk ketentuan Dewan Pers yang relevan, dapat menjadi salah satu rujukan dalam menilai tata kelola media.
Media massa sejatinya bukan sekadar sarana menyampaikan pendapat atau kepentingan pribadi pemiliknya, melainkan ruang publik untuk memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kritik terhadap proyek pemerintah tetap diperlukan, tetapi harus dibedakan antara fakta terverifikasi, dugaan, dan opini. Dengan demikian, pemberitaan tidak berubah menjadi penghakiman sepihak yang berpotensi merugikan pihak lain sebelum persoalan diperiksa secara menyeluruh.
Pembahasan mengenai fenomena wartawan yang kerap mendapat julukan “wartawan Bodrex” ini akan berlanjut pada bagian kedua. Tulisan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghakimi profesi atau kelompok tertentu, melainkan menjadi ajakan untuk memperkuat profesionalisme, menjaga marwah pers, serta mengembalikan fungsi jurnalistik pada prinsip utama: mencari kebenaran, melakukan verifikasi, dan menyampaikan informasi demi kepentingan publik.
Episode#1
