BOJONEGORO, LintangNusantara– Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2026 menjadi sorotan. Hingga Rabu (11/11/2026), sejumlah pemerintah desa dikabarkan masih menunggu kepastian pencairan dana bantuan tersebut. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan program pembangunan desa, terlebih tahun anggaran 2026 semakin mendekati penghujung tahun.
Sejumlah kepala desa mengkhawatirkan keterlambatan tersebut karena kegiatan pembangunan yang telah direncanakan membutuhkan kepastian anggaran dan waktu pelaksanaan. Salah satu kepala desa berinisial WT, yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengungkapkan bahwa dana BKKD untuk desanya hingga kini belum diterima.
ni sudah mendekati akhir tahun, tetapi BKKD belum juga cair. Kami berharap ada kepastian agar kegiatan yang sudah direncanakan bisa segera dilaksanakan sesuai ketentuan, ungkap WT.
Persoalan ini menjadi perhatian karena BKKD merupakan salah satu instrumen bantuan pemerintah kabupaten untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan kebutuhan prioritas di tingkat desa. Apabila pencairan terus tertunda, pemerintah desa berpotensi menghadapi keterbatasan waktu dalam melaksanakan pekerjaan sekaligus menyelesaikan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.
Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, dalam sejumlah kesempatan sebelumnya menyampaikan bahwa kondisi keuangan daerah mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Situasi tersebut mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran dengan mengutamakan program berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas, termasuk sektor kesehatan, pertanian, serta pembangunan desa.
Meski demikian, keterbatasan kemampuan keuangan daerah perlu disertai penjelasan yang transparan mengenai kebijakan penyaluran BKKD, termasuk alasan keterlambatan, tahapan administrasi yang masih berjalan, serta kepastian jadwal pencairan. Pemerintah desa membutuhkan informasi resmi agar dapat menentukan langkah dan menghindari pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan keuangan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengenai penyebab belum cairnya BKKD tahun anggaran 2026 maupun jadwal pasti penyalurannya. Pemerintah daerah diharapkan segera memberikan penjelasan terbuka kepada seluruh pemerintah desa, sehingga program pembangunan yang telah direncanakan tidak terus berada dalam ketidakpastian.
**”Pantauan dari lapangan***
