LINTANGNUSANTARA– Partai Republiku Indonesia (PRI) mulai mengonsolidasikan kekuatan organisasi untuk menghadapi tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Melalui instruksi kepada seluruh jajaran pengurus daerah, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PRI mendorong percepatan pendataan struktur partai sekaligus perekrutan anggota dan kader di seluruh kabupaten/kota.
Dalam pemberitahuan yang ditandatangani Sekretaris DPP PRI, Masdaryanto, dan Ketua DPP PRI, Buyung Zulkifli, pengurus tingkat provinsi (DPW), kabupaten/kota (DPC), hingga kecamatan (DPAC) diminta segera bergerak melakukan pendataan serta memperkuat basis keanggotaan partai. Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan menghadapi proses verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
DPP PRI menyebutkan, pada 2023 partai tersebut telah mengikuti verifikasi administrasi KPU dan dinyatakan lolos. Namun, PRI mengklaim tidak berhasil melewati verifikasi faktual. Dalam keterangannya, kegagalan tersebut disebut akibat adanya hambatan dari KPU. Klaim itu menjadi bagian dari penjelasan internal partai mengenai perjalanan PRI dalam proses verifikasi sebelumnya.
Memasuki 2026, PRI menyatakan telah terdaftar di KPU dan memiliki kesempatan untuk kembali mengikuti verifikasi administrasi serta verifikasi faktual sebagai persiapan menuju Pemilu 2029. Meski demikian, status pendaftaran dan persyaratan kepesertaan pemilu tersebut tetap perlu dipastikan melalui data serta keterangan resmi KPU agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Instruksi DPP juga menargetkan perekrutan sebanyak 1/1.000 anggota atau kader PRI di setiap kabupaten/kota. Para pengurus daerah diminta mendata calon anggota dengan melampirkan foto KTP serta nomor telepon dan WhatsApp. Seluruh hasil pendataan dan perkembangan perekrutan tersebut diminta segera dilaporkan kepada DPP PRI sebagai bahan evaluasi konsolidasi organisasi.
Dengan instruksi tersebut, tantangan PRI kini bukan sekadar memperluas keanggotaan, melainkan memastikan kesiapan struktur partai hingga tingkat bawah dan memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan penyelenggara pemilu. Konsistensi pengurus DPW, DPC, dan DPAC dalam menjalankan konsolidasi akan menjadi bagian penting dari persiapan PRI menghadapi tahapan
Pemilu 2029.
