JAKARTA– Sebanyak 125 pengurus Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Usaha Kecil, Mikro, dan Pedagang Kaki Lima Indonesia Merah Putih (DPP APKLI MP) periode 2026–2031 resmi dilantik oleh Ketua Umum dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed., di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta, Minggu (8/11/2026). Pelantikan tersebut dilanjutkan dengan rapat kerja (Raker) yang mengusung tema dukungan terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Sekolah Rakyat, dan Rumah Rakyat, guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen. Sebelum pelantikan, seluruh pengurus terlebih dahulu menandatangani pakta integritas.
Dalam arahannya, Ali Mahsun menyebut kepengurusan baru tersebut sebagai **Kabinet Revolusi Ekonomi Rakyat Indonesia**. Ia menegaskan, APKLI MP harus menjadi garda terdepan dalam menyukseskan lima program unggulan Presiden Prabowo sekaligus memperkuat pendampingan terhadap UKM dan PKL di seluruh Indonesia. Menurutnya, organisasi juga memiliki tanggung jawab menyiapkan pelaku usaha kecil agar mampu menghadapi perubahan ekonomi global, regional, nasional, dan lokal, serta menyambut puncak bonus demografi 2030 dengan target penguatan 100 juta UKM dan PKL yang unggul.
Ali Mahsun juga menyoroti kondisi perekonomian nasional dan sektor usaha kecil yang dinilai mengalami tekanan selama dua tahun terakhir. Ia mengeklaim omzet dan pendapatan UKM PKL di berbagai kawasan ekonomi strategis mengalami penurunan. Bahkan, ia mengaitkan ketidakstabilan ekonomi tersebut dengan dugaan penyadapan telepon Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, ia mendesak agar pihak yang bertanggung jawab diusut tuntas dan diproses sesuai hukum. Ia juga meminta pemerintah bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang disebutnya sebagai komprador pengeruk kekayaan sumber daya alam Indonesia.
Selain agenda organisasi, pelantikan tersebut juga diwarnai kegiatan sosial melalui program **Sedekah Keselamatan Nusantara Indonesia**. Bantuan yang disalurkan meliputi beasiswa pendidikan bagi anak-anak UKM PKL, masing-masing Rp500 ribu untuk siswa SD, Rp600 ribu untuk siswa SMP, dan Rp750 ribu untuk siswa SMA. APKLI MP juga memberikan bantuan modal usaha sebesar Rp1 juta kepada masing-masing pedagang kopi keliling dan pedagang asongan, serta santunan sebesar Rp250 ribu kepada anak yatim piatu. Program tersebut menjadi bentuk kepedulian organisasi terhadap pendidikan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.
Menurut Ali Mahsun, kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari komitmen APKLI MP untuk hadir secara nyata di tengah masyarakat. Ia menilai sektor informal, khususnya pedagang kaki lima dan pelaku usaha mikro, merupakan salah satu penopang penting ekonomi kerakyatan. Oleh sebab itu, penguatan organisasi tidak hanya diarahkan pada konsolidasi internal, tetapi juga harus diwujudkan melalui pendampingan, pemberdayaan, dan bantuan konkret bagi para pelaku usaha kecil agar semakin mandiri dan berdaya saing.
Usai pelantikan, agenda dilanjutkan dengan rapat kerja yang membahas pemaparan program dari masing-masing bidang, sinkronisasi lintas sektor, serta perumusan dan penetapan arah kebijakan organisasi untuk periode 2026–2031. Raker tersebut menjadi langkah awal dalam menyusun strategi kerja yang terukur dan mempercepat konsolidasi hingga tingkat daerah. APKLI MP berharap seluruh jajaran pengurus dapat bergerak cepat dalam menjalankan program pemberdayaan UKM dan PKL, sekaligus mengambil peran dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.
Ali Mahsun menjelaskan, hasil Raker DPP APKLI MP periode 2026–2031 selanjutnya akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APKLI MP yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026 di Jakarta. Keputusan Rakernas nantinya akan menjadi pedoman utama pelaksanaan program organisasi, mulai dari tingkat nasional hingga kepengurusan di akar rumput. Melalui konsolidasi tersebut, APKLI MP menargetkan penguatan ekonomi rakyat sekaligus mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan
