LINTANGNUSANTARA | SAMPIT — Dampak kemarau panjang dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, mendorong pemerintah provinsi meningkatkan bantuan bagi masyarakat terdampak. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran turun langsung menyalurkan bantuan pangan di Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sabtu (10/10/2026), guna membantu warga memenuhi kebutuhan dasar di tengah tekanan ekonomi dan memburuknya kondisi lingkungan akibat kebakaran.
Bantuan yang disalurkan meliputi paket pangan, uang tunai melalui Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS), masker, multivitamin, serta air bersih. Intervensi tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus membantu menjaga kesehatan warga yang menghadapi risiko paparan asap karhutla dan keterbatasan pasokan air bersih selama musim kemarau.
Agustiar Sabran menegaskan, masyarakat yang memenuhi persyaratan berhak memperoleh bantuan meskipun penyalurannya dilakukan secara bertahap. Ia meminta warga yang membutuhkan tetapi belum terdaftar sebagai penerima KHBS agar melapor melalui lurah, RT/RW, maupun saluran pengaduan pemerintah. Laporan tersebut akan menjadi dasar pendataan, verifikasi, dan validasi sebelum bantuan disalurkan pada tahap berikutnya.
Melalui program KHBS, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan bantuan tunai sebesar Rp250.000 per keluarga penerima manfaat (KPM) dan meningkatkan frekuensi penyaluran sebagai respons terhadap dampak karhutla. Selain itu, pemerintah provinsi menyatakan telah mendistribusikan jutaan liter air bersih ke berbagai wilayah. Upaya tersebut menjadi semakin penting menyusul laporan perubahan kualitas air menjadi payau di sejumlah lokasi yang terdampak kemarau.
Wakil Bupati Kotim Irawati menyampaikan bahwa bantuan tersebut sangat dibutuhkan karena karhutla berdampak pada lingkungan, aktivitas masyarakat, dan kesehatan warga. Di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, tercatat sebanyak 1.000 paket bantuan pangan dari gubernur, sedangkan program KHBS menjangkau 3.063 KPM yang tersebar di lima kelurahan. Pemerintah kecamatan juga melakukan pendataan untuk mengantisipasi penerimaan bantuan ganda dari program yang berbeda.
Pemerintah berharap penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran dan menjangkau seluruh warga yang benar-benar membutuhkan. Masyarakat juga didorong untuk melaporkan ketidaksesuaian data penerima agar proses verifikasi dapat dilakukan secara transparan. Sinergi pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat, tidak hanya dalam pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga dalam penanganan karhutla, perlindungan kesehatan, serta penyediaan air bersih bagi warga yang terdampak kemarau berkepanjangan.
****
