Drainase Wedi Rp398,7 Juta Disorot, Lantai Dasar Diduga Tipis: Publik Minta Spek Dibuka

  • Bagikan
Screenshot 2026 09 18 10 45 35 96 680d03679600f7af0b4c700c6b270fe7

BOJONEGORO//LintangNusantara– Proyek pembangunan saluran drainase di RT 002/RW 001, Desa Wedi, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, menjadi sorotan setelah kondisi fisik pekerjaan di lapangan diduga tidak mencerminkan kualitas pekerjaan yang seharusnya sesuai spesifikasi teknis. Paket konstruksi tersebut tercatat memiliki pagu Rp399.171.900 dan dimenangkan CV ADIL dengan nilai hasil negosiasi Rp398.700.000.

Screenshot 2026 09 18 10 41 16 30 680d03679600f7af0b4c700c6b270fe7

Berdasarkan informasi pengadaan, paket tersebut berada di bawah satuan kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro. HPS tercatat Rp399.171.140,50, sedangkan CV ADIL yang beralamat di Jalan Teuku Umar No. 52, Bojonegoro, tercatat mengajukan penawaran Rp398.700.000. Nilai tersebut kemudian menjadi harga terkoreksi sekaligus hasil negosiasi.

Sorotan utama kini mengarah pada kondisi fisik pekerjaan, khususnya bagian lantai dasar saluran yang secara kasatmata terlihat sangat tipis. Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa ketebalan dan mutu pekerjaan perlu diperiksa untuk memastikan apakah telah sesuai dengan spesifikasi teknis, gambar kerja, serta ketentuan dalam dokumen kontrak. Penilaian secara kasatmata tentu belum cukup untuk menyimpulkan adanya pelanggaran, sehingga pemeriksaan teknis menjadi penting.

Dengan nilai pekerjaan yang mencapai hampir Rp399 juta, masyarakat berhak mengetahui apakah setiap bagian pekerjaan telah dilaksanakan sesuai volume dan spesifikasi yang dibayarkan menggunakan anggaran publik. Pemeriksaan dapat mencakup ketebalan lantai dasar, mutu material, volume pekerjaan, hingga kesesuaian antara pekerjaan di lapangan dengan dokumen kontrak dan RAB.

Media LintangNusantara,mendorong pihak terkait, termasuk dinas teknis dan pengawas pekerjaan, memberikan penjelasan secara terbuka serta melakukan pengecekan apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian. Transparansi diperlukan agar proyek drainase tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.

(Invest)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *