JAKARTA– Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan tiga pejabat tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, serta penghapusan data elektronik. Ketiga tersangka tersebut adalah Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Penetapan status hukum itu diumumkan Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Kasus tersebut menjadi sorotan publik lantaran penyidik menduga penyadapan tanpa prosedur resmi menyasar sejumlah nomor telepon penting, termasuk milik Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain itu, dugaan penyadapan juga disebut menyasar pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Menurut keterangan Kabareskrim, dugaan perbuatan tersebut berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi dan prosedur yang semestinya. Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan dari sistem elektronik pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak aktivitas tersebut.
Dalam proses penyidikan, Bareskrim Polri telah memeriksa 10 orang saksi dan tiga saksi ahli. Penyidik turut menyita barang bukti berupa 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, serta empat buah flashdisk. Sementara itu, satu orang lainnya berinisial SU masih berstatus sebagai saksi dan pemeriksaan terus dikembangkan untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa.
Ketiga tersangka disangkakan sejumlah ketentuan pidana, di antaranya Pasal 258 dan Pasal 332 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ketentuan tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan atau intersepsi ilegal, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, serta tindakan melawan hukum terhadap informasi elektronik. Ancaman pidana berbeda-beda sesuai pasal yang diterapkan, dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara pada salah satu ketentuan yang disangkakan.
Penanganan perkara ini menjadi ujian penting bagi transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum, mengingat kasus tersebut melibatkan pejabat tinggi dan dugaan pelanggaran privasi serta keamanan data elektronik. Meski penetapan tersangka telah diumumkan, proses penyidikan dan pembuktian masih harus berjalan sesuai ketentuan hukum. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku, sementara publik menantikan pengungkapan perkara secara profesional, objektif, dan transparan.
*****
