BOJONEGORO//LintangNusantara– Proses lelang proyek pembangunan jembatan di Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2026, menjadi sorotan. Pelaksanaan proses pemilihan penyedia pekerjaan tersebut dipertanyakan menyusul adanya dugaan ketidakjelasan mekanisme penilaian dan pemeriksaan dokumen peserta.
Sorotan utama tertuju pada dugaan tidak dilaksanakannya proses skoring atau penilaian secara terukur terhadap peserta lelang. Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai apakah seluruh dokumen persyaratan administrasi dan teknis peserta telah diverifikasi sebelum penentuan penyedia pekerjaan dilakukan.
Dalam proses pengadaan barang dan jasa, tahapan evaluasi administrasi, teknis, serta penilaian penawaran harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan mekanisme yang telah ditetapkan. Transparansi dalam setiap tahapan menjadi penting agar proses pemilihan penyedia berjalan objektif, akuntabel, serta memberikan kesempatan yang adil kepada seluruh peserta.
Apabila dugaan tersebut benar terjadi, maka perlu dilakukan penelusuran terhadap mekanisme pemilihan penyedia, termasuk kelengkapan berita acara evaluasi, dokumen penawaran, hasil pemeriksaan persyaratan, serta dasar penetapan pemenang. Namun, dugaan tersebut tetap memerlukan pembuktian melalui dokumen dan klarifikasi pihak-pihak yang berwenang.
Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai penggunaan anggaran BKKD 2026, terlebih proyek pembangunan jembatan merupakan pekerjaan infrastruktur yang manfaatnya berkaitan langsung dengan kebutuhan dan kepentingan warga desa. Keterbukaan informasi diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.
Pemerintah Desa Drokilo maupun pihak yang terlibat dalam proses pengadaan diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai tahapan lelang, sistem penilaian peserta, serta mekanisme verifikasi dokumen yang diterapkan. Klarifikasi tersebut penting agar persoalan tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
Media Lintang Nusantara memandang persoalan ini perlu mendapat perhatian dan penelusuran lebih lanjut dari instansi terkait sesuai kewenangannya. Apabila ditemukan ketidaksesuaian prosedur, evaluasi dan tindak lanjut perlu dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.
((Cipto//Najib)
