TUBAN– Warga Desa Margomulyo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, menuntut transparansi pengelolaan aset tanah desa, termasuk dugaan alih fungsi Lahan Sawah Dilindungi (LSD), pembangunan bangunan permanen, serta kejelasan aliran uang sewa. Aspirasi tersebut disampaikan dalam pertemuan di Balai Desa Margomulyo, Kamis (29/10/2026), dengan harapan pemerintah desa memberikan penjelasan terbuka berdasarkan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
Salah satu warga berinisial S menyampaikan, keresahan masyarakat bermula ketika lahan yang disebut-sebut disewakan ternyata digunakan untuk mendirikan bangunan permanen. Warga mempertanyakan status lahan, dasar perizinan pembangunan, hingga kesesuaian pemanfaatannya dengan ketentuan yang berlaku. Mereka meminta pemerintah desa menjelaskan persoalan tersebut secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Dalam tuntutannya, warga meminta lahan yang diduga masuk kawasan LSD dan telah digunakan untuk bangunan dikaji kembali status serta perizinannya. Apabila ditemukan pelanggaran, warga berharap penanganannya dilakukan sesuai ketentuan hukum. Selain itu, masyarakat meminta kejelasan perjanjian sewa, jangka waktu pemanfaatan lahan, pihak penerima uang sewa, serta pencatatan dan penggunaan dana tersebut.
Warga juga meminta hasil musyawarah desa (musdes) sebelumnya ditinjau kembali dan musyawarah baru digelar dengan melibatkan masyarakat secara terbuka. Mereka menilai keterlibatan warga penting untuk memastikan pengelolaan tanah desa, termasuk tanah bengkok perangkat desa, berjalan transparan dan sesuai aturan. Warga menegaskan tidak menginginkan konflik berkepanjangan, melainkan penyelesaian melalui dialog dan pemeriksaan administrasi yang jelas.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa Margomulyo, Hermawan, menyatakan pertemuan berlangsung kondusif. Menurutnya, aspirasi yang disampaikan warga dapat diterima oleh pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hermawan juga menyampaikan kesiapan pemerintah desa untuk melakukan pembenahan, termasuk memperbaiki administrasi yang dinilai belum sesuai dengan kebijakan kepala desa sebelumnya.
Hingga pertemuan tersebut, warga masih menunggu tindak lanjut konkret mengenai status dan perizinan lahan, transparansi uang sewa, serta peninjauan hasil musdes. Masyarakat berharap pemerintah desa segera memberikan penjelasan disertai dokumen pendukung agar persoalan tidak berlarut-larut. Transparansi dan keterbukaan dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan aset desa.
Warta: Zumrotul













