LINTANGNUSANTARA – Masyarakat dan para kepala desa di sejumlah wilayah Pulau Jawa diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap dugaan aksi pemerasan yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan profesi wartawan. Modus yang disorot yakni menggunakan laporan melalui layanan darurat 110 untuk menakut-nakuti korban dan diduga menekan mereka agar memenuhi permintaan tertentu.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan praktik tersebut disebut telah menyasar sejumlah wilayah, mulai dari Provinsi Banten hingga Jawa Timur. Sasaran yang dilaporkan tidak hanya warga masyarakat, tetapi juga kepala desa. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran sekaligus mencoreng nama baik profesi jurnalistik yang seharusnya dijalankan secara profesional dan berpegang pada kode etik.
Masyarakat mendesak aparat penegak hukum agar menindaklanjuti setiap laporan yang disertai bukti serta mengusut tuntas dugaan pemerasan tersebut. Penanganan yang tegas dan sesuai ketentuan hukum diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada korban sekaligus mencegah munculnya korban baru. Namun, setiap dugaan pelanggaran tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.
Warga dan pemerintah desa juga diingatkan agar tidak mudah terintimidasi oleh seseorang yang mengaku sebagai wartawan. Apabila menghadapi permintaan uang yang diduga berkaitan dengan ancaman pemberitaan atau tekanan tertentu, masyarakat sebaiknya tidak terburu-buru menuruti permintaan tersebut. Tetap tenang, periksa identitas dan media yang bersangkutan, serta hindari tindakan main hakim sendiri.
Jika menemukan dugaan pemerasan, masyarakat dianjurkan menyimpan bukti berupa pesan, rekaman percakapan, identitas yang digunakan, serta dokumentasi kejadian sepanjang dilakukan secara aman dan sesuai hukum. Bukti tersebut dapat disampaikan kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti. Apabila terdapat ancaman atau pemaksaan, korban dapat melapor melalui kantor polisi terdekat atau layanan kepolisian 110.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa profesi wartawan tidak boleh dijadikan kedok untuk mencari keuntungan dengan cara melanggar hukum. Wartawan profesional bekerja berdasarkan fakta, menjalankan tugas sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, serta menghormati hak masyarakat. Masyarakat diharapkan berani melapor jika menemukan dugaan pelanggaran, sementara aparat diminta menindaklanjuti laporan secara objektif demi menjaga keamanan warga dan kehormatan profesi pers.
(Lintang nusantara)
