BOJONEGORO//LINTANGNUSANTARA– Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan pentingnya evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah. Seluruh program pemerintah diharapkan berorientasi pada hasil serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Setyo Wahono saat memberikan arahan dalam kegiatan evaluasi SAKIP Kabupaten Bojonegoro bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) di Ruang Angling Dharma lantai 2, Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jumat (9/10/2026). Ia menekankan bahwa penggunaan anggaran daerah harus dilakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran agar hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurut Setyo Wahono, evaluasi SAKIP berperan penting dalam memastikan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga capaian kinerja setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Oleh karena itu, seluruh tahapan tersebut perlu dipantau secara berkelanjutan agar pelaksanaan pembangunan berjalan optimal dan selaras dengan prioritas serta tujuan pembangunan daerah.
Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah menindaklanjuti masukan dan rekomendasi tim evaluator sebagai bahan perbaikan tata kelola pemerintahan. Ia menegaskan bahwa evaluasi SAKIP tidak boleh sekadar menjadi kegiatan administratif, tetapi harus dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kelemahan, meningkatkan kinerja aparatur, dan memperkuat akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Selain itu, Setyo Wahono mengingatkan agar setiap kebijakan dan program pembangunan memperhatikan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah daerah harus mampu menjawab kebutuhan saat ini sekaligus mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang, sehingga anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, Sekretaris Daerah Edi Susanto, staf ahli bupati, asisten sekretariat daerah, kepala OPD, serta para camat se-Kabupaten Bojonegoro. Melalui evaluasi SAKIP 2026, Pemkab Bojonegoro berharap dapat memperkuat budaya kerja berbasis hasil, meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur, dan mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik.













