BOJONEGORO, LINTANGNUSANTARA – Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026 harus menjadi momentum untuk memperkuat kualitas perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan pembangunan daerah. Setiap program pemerintah diharapkan berorientasi pada hasil dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Setyo Wahono saat memberikan arahan dalam kegiatan evaluasi SAKIP Kabupaten Bojonegoro oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) di Ruang Angling Dharma lantai 2, Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jumat (9/10/2026). Ia menekankan bahwa anggaran daerah harus digunakan secara efektif agar menghasilkan kinerja yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurut Setyo Wahono, evaluasi SAKIP memiliki peran penting dalam memastikan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan capaian kinerja setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Seluruh tahapan tersebut perlu dipantau secara berkelanjutan agar program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, serta selaras dengan tujuan pembangunan daerah.
Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah menindaklanjuti masukan dan rekomendasi tim evaluator sebagai bahan perbaikan tata kelola pemerintahan. Evaluasi SAKIP, menurutnya, tidak boleh hanya dipandang sebagai penilaian administratif, melainkan harus menjadi sarana untuk mengidentifikasi kekurangan, meningkatkan kinerja aparatur, serta memperkuat akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Selain menekankan efektivitas penggunaan anggaran, Setyo Wahono mengingatkan pentingnya keberlanjutan manfaat program pembangunan bagi masyarakat. Kebijakan pemerintah daerah harus mampu menjawab kebutuhan saat ini sekaligus mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang. Dengan demikian, setiap program yang dijalankan tidak hanya memenuhi target administratif, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan evaluasi tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, Sekretaris Daerah Edi Susanto, staf ahli bupati, asisten sekretariat daerah, kepala OPD, serta para camat se-Kabupaten Bojonegoro. Melalui evaluasi SAKIP 2026, Pemkab Bojonegoro berharap dapat memperkuat budaya kerja berbasis hasil, meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur, dan mewujudkan pemerintahan yang efektif serta berorientasi pada pelayanan publik.
****
